free page hit counter

Payung Hukum Divestasi Tambang Asing Belum Dibahas

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum membahas payung hukum terkait opsi mekanisme pelepasan saham ke publik (Initial public Offering/IPO) untuk divestasi perusahaan tambang modal asing. Payung hukum itu bisa berupa revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Belum ada pembahasan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Jakarta, Jumat (25/11).

Revisi PP 77 dapat menjadi payung hukum terkait mekanisme IPO divestasi saham pertambangan. Pasalnya, dalam beleid itu belum mengatur adanya ketentuan mengenai IPO.

Dalam PP itu menyatakan, penawaran divestasi dilakukan secara berjenjang yakni ditawarkan lebih dahulu ke pemerintah pusat.

Apabila pemerintah pusat tidak tertarik maka ditawarkan kepada pemerintah daerah. Bila pemda pun tidak berminat maka ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika BUMN dan BUMD tidak mengambil kesempatan ini maka ditawarkan kepada Badan Usaha Swasta Nasional.

Bambang menuturkan, payung hukum diperlukan untuk melaksanakan IPO. Tanpa legalitas itu maka divestasi melalui penawaran saham tambang ke publik sulit diterapkan.

"Belum bisa kalau hukum positifnya belum direvisi," ujarnya.



Rangga Prakoso/FER

BeritaSatu.com


Bagi artikel ini


Ada pertanyaan ? Hubungi kami di sini
info@inspirasi.co