free page hit counter

Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi

Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi atau Gerakan ITD adalah gerakan yang menginginkan terciptanya Indonesia untuk semua: Indonesia tanpa diskriminasi. Gerakan ITD yang digagas Denny JA, pakar survei dan konsultan politik, muncul dari keprihatinannya yang mendalam terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang marak terjadi di Indonesia, terutama sejak Reformasi 1998.

Denny JA, yang juga pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), mencermati bahwa peralihan demokrasi Indonesia kerap diwarnai bentuk-bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang tergambar secara gamblang, baik dalam bentuk regulasi di tingkat pemerintahan maupun aksi-aksi intoleransi dan kekerasan di tingkat masyarakat. Data hasil survei yang diperolehnya dari sejumlah lembaga menunjukkan ribuan kasus kekerasan akibat diskriminasi telah terjadi di Indonesia pasca tahun 1998.

Lewat survei-survei sisipan tentang toleransi yang dilakukan secara berkala oleh LSI sendiri, Denny JA menemukan trend dan fakta bahwa dalam 7 tahun terakhir (2005-2012) telah terjadi peningkatan intoleransi dan kesediaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbagai persoalan. Fakta ini ditambah pula dengan semakin banyaknya regulasi kenegaraan yang bernuansa diskriminatif di berbagai wilayah di Indonesia. Diskriminasi tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam lima, yaitu:

 

1. Diskriminasi Agama: Antara Penganut Agama Berbeda

Jika dikaitkan dengan sistem demokrasi, Indonesia yang berada dalam masa transisi menuju demokrasi dengan derajat kebebasan yang sudah ‘bebas’ (di antara bebas, separuh-bebas, dan tidak bebas), tingkat diskriminasi etnis dan agama/paham agama berada di tingkat sedang, sementara tingkat diskriminasi berorientasi seksual terbilang tinggi.

Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (2010) tentang sikap publik terhadap tetangga, tempat ibadah, dan pemimpin berbeda menunjukkan 75.6% publik bisa menerima/sangat bisa menerima mempunyai tetangga orang yang beragama beda, dan hanya 22.6% yang sangat tidak bisa menerima/tidak bisa menerima; 51.9% menyatakan bisa menerima/sangat bisa menerima jika orang yang beragama beda mendirikan tempat ibadah atau menjalankan ibadah di lingkungannya, dan 42.8% sangat tidak bisa menerima/tidak menerimanya; serta 55.0% bisa menerima/sangat bisa menerima jika kepala pemerintahan dipimpin orang yang beragama beda, dan hanya 38.8% yang sangat tidak bisa menerima/tidak bisa menerimanya.

 

2. Diskriminasi Agama: Antara Sesama Penganut Agama

Praktik diskriminasi ternyata juga terjadi di antara sesama penganut agama. Dalam agama Budha terdapat sekitar 60% penganut aliran Mahayana, 30% penganut Theravada, dan 10% sisanya penganut aliran Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Nichiren.

Muslim Indonesia, sebagian besar adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jama’ah atau Sunni, meskipun tak ada data statistik yang pasti. Kelompok Sunni tersebar dalam berbagai ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, al-Wasliyah, Nadhlatul Wathan, dan lainnya. Meskipun memiliki orientasi pemahaman agama yang berbeda, tetapi muslim dalam kelompok ini masih bisa saling menghormati satu sama lain.

Selain Sunni, ada pula pengikut Syiah dan Ahmadiyah yang kerap mengalami diskriminasi dan kekerasan karena dianggap sesat oleh penganut muslim Sunni.

Menurut klaim kaum Syiah, jumlah mereka di tanah air mencapai satu-tiga juta orang. Belakangan kelompok ini kian demonstratif menunjukkan identitasnya, terutama melalui Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (Ijabi) sebagai payung gerakan sosialnya.

Sementara kelompok Ahmadiyah, yang jumlahnya diperkirakan 500 ribu jiwa dan tersebar di 242 cabang di Indonesia, telah dibekukan kegiatannya melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri pada 2008. Mereka mencoba tetap eksis meski terus mengalami tindak kekerasan. Peristiwa paling sadis adalah yang terjadi di tragedy Cikeusik, Cikeuting, Banten. Selain Syiah dan Ahmadiyah, terdapat puluhan aliran keagamaan lain yang kerap dicap sesat oleh penganut Islam lainnya.

 

3. Diskriminasi Etnis

Diskriminasi etnis terjadi ketika orang dari kelompok etnis tertentu merasa mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dari etnis lain. Orang dari etnis yang berbeda tidak memiliki kesempatan dan hak yang sama, sementara orang dari etnis tertentu mempunyai kesempatan lebih besar.

Di Indonesia, diskriminasi etnis terlihat nyata pada masa Orde Baru. Masyarakat keturunan Tionghoa menjadi sasaran diskriminasi dengan adanya larangan menjalankan keyakinan, melestarikan budaya—termasuk menggunakan nama dan bahasa asal Tionghoa—sulit mendapatkan Akta Kelahiran dan KTP, serta larangan dalam kegiatan politik.

Puncak diskriminasi tersebut adalah Kerusuhan Mei 1998 di mana warga Tionghoa di Indonesia (Medan, Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung, dan tempat lain) secara serentak mengalami kekerasan fisik (penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan) dan perampasan materi.

Di masa Reformasi, meski warga Tionghoa sudah bebas mengekspresikan budaya dan terlibat politik, namun diskriminasi terhadap etnis ini tidak berarti hilang sama sekali. Begitu pula diskriminasi terhadap etnis minoritas lainnya.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tahun 2010 menunjukkan sentimen etnis ternyata tak sebesar sentimen agama. Dari survei LSI, hanya 7.5% publik Indonesia yang tidak bisa menerima bertetangga orang berbeda etnis, hanya 17.3% yang tidak bisa menerima jika warga dari etnis berbeda mendirikan tempat pertemuan atau mengadakan kegiatan di lingkungan sekitar, dan 21.3% yang tidak bisa menerima kalau kepala pemerintahan berasal dari orang yang berbeda etnis.

 

4. Diskriminasi Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan kerap tidak disadari pelakunya. Namun, justru praktik diskriminasi ini yang paling luas dan mungkin paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan pangkal dari diskriminasi terhadap perempuan, secara luas terjadi di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, hingga ranah politik.

World Value Survey (WVS) pada 2007 mengajukan pertanyaan kepada responden, “Apakah laki-laki lebih baik sebagai pemimpin politik dibandingkan perempuan?” Sebanyak 60.8% penduduk Indonesia menyetujui pernyataan tersebut. Begitu pula ketika ditanya kepada publik apakah laki-laki lebih baik sebagai pemimpin perusahaan (bisnis) dibandingkan perempuan. Responden yang menjawab setuju 42.1%. Gambaran yang lebih positif hanya didapat ketika responden ditanya apakah perguruan tinggi hanya cocok untuk anak laki-laki daripada anak perempuan. Hanya 18.8% responden yang setuju bahwa perguruan tinggi hanya cocok untuk laki-laki.

Tidak hanya diskriminasi, kekerasan juga banyak menimpa kaum perempuan. Data Komnas Perempuan mencatat ada 100 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Yang terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga disusul dalam komunitas dan negara.

Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan terhadap istri, anak perempuan, pekerja rumah tangga (termasuk kaum pekerja migran (TKI); dan kekerasan oleh mantan suami, pacar, mantan pacar, dan lain-lain.

Meski di tingkat nasional telah banyak aturan perundang-undangan yang memberi perlindungan terhadap perempuan, di tingkat lokal masih banyak peraturan daerah yang mendiksriminasi perempuan.

Menurut catatan Komnas Perempuan, hingga tahun 2011, terdapat 207 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan Indonesia. Dari jumlah itu, 200 kebijakan di antaranya berlaku di tingkat regional.

Sebanyak 78 dari 207 kebijakan secara langsung mendiskriminasi perempuan dengan membatasi hak atas kebebasan berekspresi (23 kebijakan yang mengatur cara berpakaian), melanggar hak atas perlindungan dan kepastian hukum dengan mengkriminilisasi perempuan (54 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi), dan merampas hak atas perlindungan dan kepastian hukum.

 

5. Diskriminasi LGBT

Diskriminasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap tindakan diskriminasi. Kelompok ini kerap dituding tidak normal, melanggar susila, bahkan sering digambarkan melanggar agama.

Pada 2010, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan survei nasional untuk mengetahui derajat penerimaan seseorang terhadap kelompok homoseksual. Hasilnya memperlihatkan sentimen negatif terhadap kelompok ini.

Dari hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tersebut, hanya sebagian kecil saja publik Indonesia yang bisa menerima kehadiran homoseksual. Sebesar 66.7% publik Indonesia tidak bisa menerima tetangga seorang homoseksual; sebanyak 74.5% tidak menerima jika orang homoseksual mengadakan kegiatan di lingkungan sekitar; dan 74.8% menyatakan menolak seorang homoseksual menjabat kepala pemerintahan.

Studi yang dilakukan Arus Pelangi (2008) juga memperlihatkan betapa kelompok homoseksual (atau lebih luas LGBT) mengalami berbagai macam diskriminasi, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, hingga politik.

Diksriminasi sosial yang dialami kelompok LGBT adalah berupa stigmasi, cemoohan, pelecehan, dan pengucilan. Dalam hukum, kelompok ini digolongkan ke dalam ‘kriminal’, kelompok yang perlu dibina, atau sumber masalah ketertiban (Perda Propinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, dan Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum).

Dalam ranah politik dan ekonomi, misalnya ada pencekalan atau tidak adanya keterwakilan politik kelompok LGBT, dan pelanggaran hak atas pekerjaan di sektor formal.

 

GERAKAN ITD

 

a. Cikal Bakal

Mencermati kondisi kekerasan dan diskriminasi yang secara umum memprihatinkan di tanah air, Denny JA menyadari perlunya melakukan sesuatu. Tak puas hanya mencatatkan kepeloporan dan kiprahnya di dunia politik, Denny JA pun tergerak untuk ikut dalam kerja membangun Indonesia baru tanpa diskriminasi.

Denny JA memimpikan datangnya sebuah era di mana manusia Indonesia tak lagi dinilai berdasarkan identitas sosialnya, baik agama, paham agama, etnis, jenis kelamin, bahkan orientasi seksual.

Kegelisahan hati dan harapan akan Indonesia yang lebih baik itu kemudian dituangkannya ke dalam sebuah buku puisi-esai, genre baru penulisan puisi berkisah yang ditulis secara sastrawi serta dilengkapi catatan kaki. Gerakan ini juga diinisiasi kemunculannya oleh Denny JA, perintis gerakan ITD.

Lewat buku puisi-esai berjudul ‘Atas Nama Cinta’ yang diterbitkan pada Maret 2012, Denny JA menyoroti 5 kisah diskriminasi dalam berbagai aspeknya, baik berbasis etnis, agama/paham agama, gender, maupun orientasi seksual.

Terbitnya buku ‘Atas Nama Cinta’, yang berasal dari renungan mendalam sang penulis atas aksi diskriminasi dan kekerasan di tanah air, dianggap sebagai cikal bakal tumbuhnya kesadaran akan urgensi sebuah gerakan anti-diskriminasi di Indonesia yang diwujudkan melalui karya-karya budaya.

 

b. Pendirian Yayasan Denny JA untuk Indonesia Tanpa Diskriminasi

Buku puisi-esai ‘Atas Nama Cinta’ berhasil mencuri perhatian publik luas lewat berbagai apresiasi maupun resensi yang dimuat di berbagai media massa (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Jurnal Sastra, Gatra, Majalah Sastra “Horison”, dan koran-koran lokal maupun nasional lainnya), begitu pula dengan genre puisi-esai.

Keberhasilan ini semakin membulatkan tekad Denny JA bahwa Gerakan Indonesia Tanpa Diksriminasi (ITD) dapat dicapai melalui karya-karya budaya: bahwa sastra, lukisan, musik, dan film, dapat diintegrasikan dengan upaya pemahaman publik Indonesia tentang fakta-fakta intoleransi dan diskriminasi. Sasarannya ada dua yaitu menguatkan penghargaan publik terhadap keragaman Indonesia dan mengurangi kebijakan publik yang bersifat diskriminatif.

Gerakan ITD yang digagas Denny JA ini juga memungkinkan masyarakat sipil dapat berperan dan berkontribusi dalam mengubah sikap dan perilaku intoleransi serta diskriminasi yang berkembang di dalam masyarakat. Tak kalah penting, gerakan ini juga mampu mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan menjabarkan semangat toleransi dan anti-diskriminasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada September 2012, demi melanjutkan kerja dalam membangun Indonesia Baru dan menguatkan semangat Indonesia Tanpa Diskriminasi, Denny JA kemudian memutuskan untuk mendirikan Yayasan Denny JA untuk Indonesia Tanpa Diskriminasi sebagai wadah promosi dan perjuangan visi Indonesia tanpa diskriminasi di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

YAYASAN DENNY JA: KIPRAH

Yayasan Denny JA terus menyelenggarakan berbagai kegiatan berkenaan dengan penguatan spirit Indonesia tanpa diskriminasi dengan menggunakan berbagai medium budaya populer yang memungkinkan dengan berbasiskan kajian dan riset yang serius tentang trend sikap publik dan masyarakat Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan akan dilakukan dalam mewujudkan ITD tersebut seluruhnya berasal dari donasi pribadi penggagas gerakan ITD, Denny JA. Meski membantu minoritas yang mengalami diskriminasi merupakan kegiatan yang tidak popular dan punya resiko politik, Denny JA tetap melakukannya demi membangun peradaban Indonesia modern.

Sejak terbentuk, Yayasan Denny JA telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti diskusi dan nonton bareng film-film ITD, focus group discussion, Senam Indonesia Tanpa Diskriminasi, serta lomba puisi, lukisan, foto, lagu bertemakan Indonesia tanpa diskriminasi, dan kegiatan amal (pengiriman tim pendongeng untuk melipur lara anak-anak korban diskriminasi dan kekerasan yang menimpa warga Syiah di pengungsian Sampang, Madura, Jawa Timur).

Yayasan Denny JA juga telah menggelar pameran lukisan, lukisan esai-digital, foto esai dan foto tunggal, serta lagu Indonesia tanpa diskriminasi. Di bidang riset, Yayasan Denny JA telah merilis dua survei tentang intoleransi, kekerasan, dan diskriminasi di dalam masyarakat Indonesia.

 

a. Pekan ITD dan Deklarasi Gerakan ITD

Setelah sukses menginisiasi kesadaran akan maraknya diskriminasi di Indonesia dengan menerbitkan buku ‘Atas Nama Cinta’ sekaligus mempopulerkan genre baru puisi-esai, pada 28 Oktober 2012, Denny JA melalui Yayasan Denny JA kembali membuat gebrakan spektakuler dengan menyelenggarakan Pekan Indonesia Tanpa Diskriminasi (Pekan ITD), di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Pekan ITD yang menampilkan berbagai kegiatan seperti pagelaran seni dan musik, puisi dan orasi, diskusi dan pemutaran film ITD, Senam Indonesia Tanpa Diskriminasi, serta bagi-bagi hadiah ini mampu menarik perhatian dan memukau ribuan pengunjung. Acara yang menuai sukses besar ini didukung dan diikuti berbagai elemen masyarakat sipil—termasuk komunitas LGBT, kelompok-kelompok paham agama terdiskiriminasi, kaum perempuan, dan lain-lain–yang menginginkan terwujudnya Indonesia satu: Indonesia Tanpa Diskriminasi.

Selain sebagai momentum peringatan Sumpah Pemuda, Pekan Indonesia Tanpa Diskriminasi juga dengan mantap mencanangkan 28 Oktober sebagai Hari Indonesia Tanpa Diskriminasi melalui kekhidmatan deklarasi yang merupakan puncak acara.

Deklarasi itu sekaligus mengukuhkan gagasan ITD ke dalam sebuah Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi (Gerakan ITD) yang percaya bahwa masyarakat sipil dapat berperan dan mampu berkontribusi dalam mengubah sikap/perilaku intoleransi dan diskriminasi yang berkembang di dalam masyarakat, juga mampu mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan menjabarkan semangat toleransi dan anti-diskriminasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

 

b. Film dan Lagu ITD

Sebagai kelanjutan dari buku puisi-esai ‘Atas Nama Cinta’, yang merupakan cikal bakal Gerakan ITD, Denny JA bekerja sama dengan sutradara Hanung Bramantyo menuangkan lima kisah yang termaktub dalam buku ‘Atas Nama Cinta’ karya Denny JA itu ke dalam lima film pendek yang masing-masing berdurasi 45 menit.

Film Saputangan Fang Yin berkisah tentang diskriminasi yang menimpa etnis Tionghoa tatkala pecahnya Reformasi 1998. Film ini  disutradarai oleh Karin Bintaro, dan dibintangi Leoni Vitria, Hartanti Reza Nangin, dan Verdi Solaiman. Film Minah Tetap Dipancung berkisah tentang derita-nestapa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di mancanegara. Film ini disutradarai oleh Indra Kobutz dengan aktris/aktor: Vitta Mariana, Saleh Ali, dan Peggy Melati Sukma.

Film Bunga Kering Perpisahan berkisah tentang problematika yang dihadapi mereka yang mengalami cinta/nikah beda agama. Film ini disutradarai oleh Emil Heradi dengan aktris/aktor: Rawa Nawangsih, Arthur Brotolaras, dan Teuku Rifku Wikana.

Romi dan Yuli dari Cikeusik berkisah tentang pertentangan antar paham agama antara sebagaian Muslim Indonesia dan anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Film ini disutradarai oleh Indra Kobutz dengan aktris/aktor: Zascia Adya Mecca, Ben Kasyafani, dan Agus Kuncoro.

Cinta Terlarang Batman dan Robin, yang difilmkan dengan judul Cinta Yang Dirahasiakan, menggambarkan dilema dan problematika yang dihadapi kaum homoseksual di Indonesia. Film ini disutradarai Rahabi MA dan dibintangi aktor Rizal Syahdan, Zack Nasution, dan Tio Pakusadewo.

Kelima film yang mengeskplorasi sisi batin tiap tokohnya diputar dalam Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) VIII (29 Nov sampai 7 Des 2013) di Yogyakarta dan mendapat pujian secara luas.

Untuk sosialiasi gagasan anti diskriminasi secara lebih luas, Denny JA juga menciptakan lagu dengan judul "Indonesia Tanpa Diskriminasi" yang dinyanyikan oleh Andre Hehanusa, Alena, dan Anji.

 

c. Musikalisasi Puisi Esai dan Lomba ITD

Selain diterjemahkan ke dalam film, buku ‘Atas Nama Cinta’ karya Denny JA ini juga dikembangkan melalui Musikalisasi Puisi-Esai. Kelima puisi yang termuat dalam buku ‘Atas Nama Cinta’ dibacakan dengan iringan musik dan disajikan dalam bentuk audio-visual. Kegiatan ini melibatkan berbagai tokoh kebudayaan ternama Indonesia, seperti Sutardji Calzoum Bachri, Putu Wijaya, Sujiwo Tedjo, Ine Febriyanti, Niniek L Karim, dan Fatin Hamamah. Semua video tersebut telah dimuat di media Youtube dan telah ditonton hingga ratusan ribu orang.

Sementara itu, Lomba ITD juga diselenggarakan oleh Yayasan Denny JA demi melibatkan partisipasi publik yang lebih luas dalam mensyiarkan dan menggerakkan semangat Indonesia tanpa diskriminasi. Lomba-lomba tersebut meliputi lomba review dan penulisan puisi-esai, lomba lukisan, foto tunggal dan foto esai, serta lomba cipta lagu yang umumnya bersifat terbuka untuk semua kalangan. Lomba review puisi-esai se-SMP dan SMA Banten yang memperebutkan hadiah 10.000.000 rupiah untuk pemenang pertama—misalnya—telah mengumpulkan tak kurang dari 120 naskah review (April – 28 Mei 2012). Lomba penulisan puisi-esai tingkat nasional (16 Juni – 28 Oktober 2012) yang memperebutkah total hadiah 50.000.000 rupiah telah menghimpun tak kurang dari 429 naskah dari seluruh penjuru Nusantara.

Lomba paling prestisius, lomba lukisan ITD (16 Juni–15 September 2012), yang memperebutkan hadiah utama 100.000.000 rupiah telah melibatkan 114 lukisan karya anak bangsa dari seluruh penjuru Indonesia.

Lomba foto tunggal dan foto esai pun tak kalah massifnya. Tak kurang dari 400 karya foto dari penjuru Nusantara berkisah tentang berbagai praktek diskriminasi dalam lomba yang memperebutkan total hadiah 50.000.000 rupiah ini. Sementara lomba lagu bertema ITD (16 Juni – 28 Oktober 2012) berhasil menyaring sekitar 47 karya lagu yang dikirim dari berbagai penjuru Indonesia.

 

d. Pameran ITD

Sebagai kelanjutan dari berbagai lomba ITD yang diselenggarakan sebelumnya, pada tanggal 11-18 Desember 2012, Yayasan Denny JA menggelar pameran ITD berisi pameran lukisan, foto tunggal dan foto esai, foto esai digital, dan lagu.

Berbagai lukisan dan foto yang dipajang di Sigiart Galery, Pisa Kafe Mahakam, Jakarta Selatan, seakan bersaksi dan berkisah tentang diskriminasi. Lagu-lagu yang dinyanyikan pun bercerita tentang berbagai praktek diskriminasi.

Pemenang lomba lukis ITD berjudul “Aku Tidak Menginginkan Hitam-Putih” menampilkan sepasang anak yang tak hendak dilukis hitam-putih. Sekali pun kuas sangat ingin menghitam-putihkan keduanya, tapi warna-warni lainnya lamat-lamat menyapu lengan, muka, dan baju mereka. Pelukisnya, Hudi Alfa, memenangkan hadiah spektakuler sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, ada Abdurrohman Wahid, sang pemenang kedua, yang berkisah dengan gamblang lewat lukisannya berjudul “Batman dan Robin/Penolakan Diri”. Lukisan ini menggambarkan lelaki parlente duduk di kursi sambil menutup muka dengan tangan. Kakinya yang disilangkan dan mengenakan sepatu merah berhak tinggi menegaskan keinginan atas kebebasan mengungkap identitas diri.

Foto esai “Punk not Dead” juga dipamerkan dan berkisah tentang diskriminasi yang terjadi di Serambi Mekah, Nanggroe Aceh Darussalam. Tanpa berkata-kata, lukisan ini berkisah dengan lantang tentang perlakuan diskriminatif yang diderita kemunitas punk. Foto lain yang berhasil mencuri perhatian berjudul “Parmalin” tentang seorang lelaki yang megacungkan KTP dengan kolom agama yang kosong sebagai ekspresi atas problem minoritas agama di Indonesia sampai hari ini. Demikian pula foto “Airmata Darah” yang mengandung pesan: Terusir dari tanah kami yang sah/ Hanya karena paham agama/ Muslim di Ambom, Kristen di Poso, Hindu di Lampung/ Ahmadiyah di Mataram, Syiah di Sampang/ Dan Kaharingan di Kalimantan Tengah.

Pameran ITD yang diinisasiasi Denny JA sebagai penggagas Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi ini diliput secara luas oleh berbagai media nasional, baik cetak maupun elektronik.

 

e. Deklarasi Kaum Difabel

Gebrakan lain yang tak kalah spektakuler yang digagas Denny JA melalui Yayasan Denny JA adalah mendukung aksi seorang penyandang cacat (difabel) asal Solo, Sabar Gorky, untuk melakukan aksi panjat Tugu Monas yang sedianya diadakan pada 8 Desember 2013.

Sabar Gorky, yang memang seorang difabel pendaki gunung dan pemanjat tebing kelas dunia, menyatakan bahwa aksi memanjat Monas itu ia lakukan demi menyampaikan pesan moral kepada masyarakat maupun pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memperjuangkan nasib kaum difabel.

Ia dan Denny JA selaku penggagas Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi berharap pemerintah membuat aneka kebijakan yang ramah dan pro kaum difabel seperti misalnya membuat sarana dan prasarana yang ramah bagi para difabel baik di pusat pertokoan, jalan umum, transportasi umum, dan lain-lain.

Meski aksi panjat Monas ini tidak dapat dilaksanakan terkait masalah teknis dari pihak panitia, Sabar Gorky didukung Yayasan Denny JA bersama kaum difabel yang hadir menggelar Deklarasi Monas Kaum Difabel Indonesia. Bunyinya: “Kami Kaum Difabel Indonesia. Dengan Ini Menuntut Terwujudnya Indonesia Tanpa Diskriminasi. Hal-hal Mengenai Kebijakan dan Penyediaan Kemudahan terhadap Kaum Difabel, Diselenggarakan dengan Cara Seksama dan Dalam Tempo yang Sesingkat-singkatnya".

 

f. Survei ITD

Sampai akhir Desember 2012, Gerakan ITD telah melakukan dan merilis dua survei. Pertama, dalam konpres Minggu, 21 Oktober 2012, dipaparkan temuan survei nasional Yayasan Denny JA dan LSI Community (dari 1-8 Oktober 2012) tentang “Meningkatnya Populasi yang Tidak Nyaman dengan Keberagaman”, bahwa telah terjadi peningkatan ketidaknyamanan publik Indonesia terhadap eksistensi mereka yang berbeda identitas (kelompok Syiah, Ahmadiyah, dan homoseksual). Angka kesediaan masyarakat untuk menggunakan kekerasan juga meningkat signifikan. Di tahun 2005, angkanya cuma 9.8%, tapi di tahun 2012 sudah berada di angkat 24%.

Kedua, tentang lima kasus diksriminasi terburuk sejak 1998, yang didasarkan pada jumlah korban meninggal, lamanya konflik komunal, luasnya konflik, kerugian material, dan luasnya pemberitaan pers. Dalam survei yang dirilis 23 Desember 2012 berjudul ‘Dicari: Capres 2014 yang Melindungi Keberagamaan’ diketahui 67,5% publik Indonesia menilai Pemerintahan SBY tidak maksimal dalam melindungi keragaman primordial di Indonesia. Hal ini dipercaya publik sebagai pemicu maraknya tindakan diskriminasi dan kekerasan.

Dalam survei ini pula diketahui bahwa publik menginginkan presiden terpilih 2014 adalah sosok yang antidiskriminasi.

 

g. Lomba Menulis Surat untuk Capres 2014

Merujuk kepada survei nasional Yayasan Denny JA dan LSI Community yang dirilis 21 Oktober 2012 tentang kuatnya keinginan publik akan terpilihnya seorang presiden yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Indonesia Tanpa Diskriminasi, dan bertepatan dengan momentum Pilpres 2014, Yayasan Denny JA menyelenggarakan Lomba Menulis Surat untuk Calon Presiden 2014.

Melalui lomba berhadiah total 50 juta rupiah ini, Denny JA berharap dapat membudayakan sikap masyarakat Indonesia yang berani dan mampu mengekspesikan dan menyuarakan harapannya akan pemimpin Indonesia baru yang antidiksriminasi dan toleran; pemimpin yang mampu mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghargai keberagaman dan perbedaan sebagai sesuatu yang indah dan wajar, sehingga Indonesia yang aman dan damai bisa segera terwujud.

 

h. Buku Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi

Demi menyelaraskan perjuangan mencapai Indonesia tanpa diskriminasi, Denny JA, sang pelopor dan ruh Gerakan ITD, menerbitkan sebuah buku berjudul “Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi; Data, Teori, dan Solusi”.

Buku setebal 335 halaman ini mengupas tuntas cara membawa Indonesia keluar dari suramnya kondisi diskriminasi dan intoleransi, mulai dari gagasan antidiskriminasi dan alasan keharusan ITD, sebab-sebab terjadinya diskriminasi, data-data diskriminasi di Indonesia dan perbandingannya dengan dunia, kisah dan pengalalaman perjuangan melawan diskriminasi di negara lain, dan roadmap menuju Indonesia Tanpa Diskriminasi.

“Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi” yang merupakan buah pemikiran, penelitian, dan pengkajian mendalam Denny JA akan kondisi diskriminasi dan intoleransi di tanah air, telah dijadikan panduan bagi para aktivis Gerakan ITD yang ingin memberikan sumbangsihnya bagi kerja membangun Indonesia Tanpa Diskriminasi.

Tak kalah penting pula, buku ini pun sangat bermanfaat bagi setiap manusia Indonesia, baik masyarakat sipil maupun elit pemerintah, untuk memahami persoalan yang kerap melukai fakta Bhineka Tunggal Ika Indonesia dan solusi agar bangsa Indonesia bisa keluar dari cengkeraman diskriminasi dan intoleransi.

Berkat gagasan ITD dan kiprah nyata Denny JA—pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI 2004), Lingkaran Survei Indonesia (LSI 2005), Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), dan Asosiasi Konsultan Politik Indonesia (AKOPI)—dalam mendedikasikan kerja membangun bangsa melalui Yayasan Denny JA untuk Indonesia tanpa Diskriminasi, Denny JA pun mendapat penghargaan Democracy Award dari institusi yang bergerak di bidang pemberitaan nasional, Rakyat Merdeka Online (RMOL) pada 20 Maret 2013.

Meski Gerakan ITD telah membuahkan penghargaan, Denny JA menyatakan kerja menuju Indonesia tanpa Diskriminasi belum usai, karena sang pelopor itu berharap mimpi akan ITD bukan hanya miliknya sendiri, melainkan mimpi setiap manusia Indonesia. 


Bagi artikel ini

Ada pertanyaan ? Hubungi kami di sini
info@inspirasi.co