free page hit counter

Pesan Tanggung Toleransi

Review Film Bunga Kering Perpisahan

Pesan Tanggung Toleransi

Oleh Nurul Agustina

Pemenang Hiburan Satu (iPad2)

Lomba Review 5 Film Indonesia Tanpa Diskriminasi Denny JA-Hanung Bramantyo 2013

 

Dewi jatuh cinta dan menjalin kasih dengan Albert.Tak ada yang salah dengan itu, tentu saja.Hampir semua orang pernah mengalaminya.Namun situasi menjadi rumit karena mereka berbeda agama, dan itu membuat orangtua Dewi terutama ayah menjadi berang. Sedemikian berang, hingga sopan-santun dilupakan.Sekali misalnya, Albert mengantar Dewi pulang ke rumah.Ayah Dewi yang sedang duduk di teras langsung menyuruh putrinya masuk dengan nada suara tak menyenangkan. Adapun Albert, jangankan ditegur, dilihat pun dengan tatapan yang mengisyaratkan kebencian.

Adegan tersebut menghiasi bagian-bagian awal film “Bunga Kering Perpisahan” (April, 2013), film pendek yang diadopsi dari puisi esay berjudul sama karya Denny JA, ilmuwan politik yang belakangan menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu pluralisme dan kesetaraan melalui yayasannya.

Dewi, si tokoh utama,akhirnya menyerah pada kehendak orangtuanya atas nama agama dan kekhawatiran menjadi anak durhaka. Ia menikah dengan Joko, lelaki pilihan orangtuanya. Sepuluh tahun perkawinan yang katanya tanpa cinta itu berakhir dengan kematian Joko.Dewi yang kini bebas, memutuskan untuk mengejar kembali cinta lamanya.Ia tak peduli lagi dengan larangan orangtuanya. Dan memang akhirnya ayahnya luluh juga, dan mengatakan, “Ayah hanya menginginkan kebahagiaanmu.” Sungguh keputusan yang terlambat, karena ketika kesempatan itu datang Albert juga sudah berada di alam “sana” seperti Joko.

Akhir yang tragis, tapi gampang untuk sebuah isu sesensitif perkawinan antaragama.Dengan “mematikan” tokoh utama yang menjadi sumber konflik, penulis puisi esay dan sutradara film ini membebaskan diri dari perdebatan teologis yang rumit seputar hubungan antaragama. Tak ada dialog yang cerdas dibutuhkan. Aman, tapi juga tanggung, meski memang benar ini isu yang sensitif dan tidak ada jawaban yang lugas untuk meresponnya.

Penyisatan Hukum: Perkawinan Antaragama di Indonesia

Kendati mudah dilayarlebarkan, perkawinan antaragama belum menjadi isu yang diterima sebagai hal yang biasa-biasa saja di Indonesia yang majemuk ini. Secara sosial masyarakat paling banter bergosip tentang pelakunya.Tanpa menyebut nama, para penentang perkawinan antaragama akan terang-terangan menyebut praktik perkawinan antaragama sebagai perzinaan – sebuah stigma yang sudah tentu mengandung konsekuensi hukum yang tidak ringan.

Di Indonesia, perkawinan antaragama terlarang menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974 –32 tahun yang lalu– dan Kompilasi Hukum Islam.Dalam pasal 2 ayat (1) UU 1974 itu disebutkan bahwa sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Kemudian dalampasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meski peran pemerintah terbatas melakukan pencatatan aliashanya mengatur aspek administratif perkawinan, namun kenyataannya kedua ayat dalam pasal 2 tersebut selalu diterapkan bersama-sama, tidak terpisah satu dengan yang lain, agar suatu perkawinan dinyatakan sah.

Yang terjadi, seperti kita tahu, adalah sejumlah penyiasatan untuk menghindari konsekuensi pelanggaran hukum di satu sisi, dan penyatuan cinta di sisi lain. Beberapa selebritas (dan tentunya mereka yang berduit) misalnya, melakukan pernikahan di luar negeri dan kembali dengan aman karena ternyata Indonesia mengakui legalitas perkawinan mereka. Siasat kedua, perkawinan dilakukan dua kali, masing-masing menurut agama kedua mempelai. Pertanyaannya adalah apakah keduanya boleh dicatat? Jika hanya yang pertama, maka apakah perkawinan menurut agama yang kedua tidak sah? Siasat ketiga adalah mencatatkan perkawinan berdasarkan agama salah satu dari pasangan. Artinya, salah seorang “pura-pura” pindah agama semata agar perkawinan mereka sah secara hukum negara.

Persoalan menjadi rumit dengan lahirnya UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menempatkan negara sebagai penjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangan dan membentuk keluarga (pasal 10, ayat 1). Dengan demikian, terjadi benturan antara UU yang ada. Payahnya, negara dalam benturan tersebut mengambil posisi “aman sendiri”: melindungi HAM di satu sisi, dan tidak harus menghadapi kelompok-kelompok garis keras yang anti perkawinan antaragama di sisi lain. Namun dalam posisi aman tersebut, negara sebenarnya tengah melakukan pelanggaran juga. Dalam pasal 10 ayat (1) UU no. 39/1999 “Setiap orangberhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”  Selanjutnya dalam pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.Pasal-pasal inilah yang dilanggar sendiri oleh negara dengan sikapnya yang tidak jelas.

Dalam terang UU ini, mereka yang mendukung HAM akan menganggap pelarangan perkawinan beda agama sebagai pelanggaran prinsip kebebasan dan suatu tindakan yang diskriminatif. Pasal 1 ayat (3) UU no. 39/1999 itu jelas menyatakan bahwa “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Kepelikan ini penting diatasi jika negara memang serius untuk melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk hak untuk memilih pasangan dan membangun keluarga. Pula, karena keragaman di Indonesia adalah sesuatu yang sudah dari “sononya”, kepastian hukum untuk setiap warga negara adalah hal yang niscaya, terlepas dari agama dan kepercayaannya. Pernikahan antara dua orang pemeluk agama berbeda yang dilakukan di luar negeri, dan diterima keabsahannya di dalam negeri justru adalah cermin dari kegagalan negara memberikan jaminan, perlindungan dan rasa aman bagi warganya.

Isu perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda menjadi lebih relevan sekarang ini ketiga sebagian masyarakat yang sangat vokal – dan diakomodir oleh aparat – semakin sering mendesakkan penyeragaman dalam pemahaman keagamaan. Ini tentu saja membahayakan cohesiveness struktur sosial masyarakat Indonesia yang pada dasarnya plural. Akibatnya, bukan hanya pasangan seperti Dewi dan Albert yang terkendala untuk menikah. Bahkan pasangan penganut Ahmadiyah (dan mungkin sebentar lagi Syiah)– yang semakin didesak untuk “keluar” dari Islam – pun akan sulit mencatatkan perkawinan mereka.

Itu belum semua. Hingga hari ini masih banyak pemeluk dan penghayat kepercayaan yang pernikahannya tidak diakui oleh negara karena hanya agama-agama besar yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Definisi agama yang dipegang oleh negara memang masih terasa diskriminatif, karena hanya agama yang memiliki nabi, kitab suci, dan ajaran yang terkanonisasi yang diakui sebagai agama dan karenanya penganutnya dijamin hak-haknya. Di luar itu, yakni agama-agama asli pribumi, tidak diakui. Akibatnya anak-anak yang lahir dari pasangan penganut Sunda Wiwitan misalnya, masih banyak yang tidak memiliki akte lahir.

Ini pelanggaran hak asasi yang harus diakui sangat serius. Akte lahir adalah identitas yang dengannya hak-hak sipil dasar sebagai warga negara diakui dan dijamin. Maka, lagi-lagi, kepura-puraan menjadi jalan keluarnya. Pura-pura menjadi Islam, atau Kristen, apapun, untuk bisa mencatatkan pernikahan dan menepis risiko anak-anak mengalami stigma dan diskriminasi terpaksa dilakukan meski nurani menolaknya. Isu ini yang tidak sampai dibahas oleh Denny maupun Hanung melalui versi film “Bunga Kering Perpisahan”.Mudah-mudahan kelak ada karya lain dari mereka yang muncul, dan didasarkan pada riset serius mengenai agama-agama pribumi dan hak-hak sipil-politik pemeluknya.

Mitos Cinta Romantis

Film  yang diproduseri oleh Denny JA (sang penulis puisi esay) dan sutradara beken Hanung Bramantyo, ini berpusar pada inti pesan yang terkandung dalam bait-bait esay berikut:

Umat manusia, ujar Albert,
Sudah lebih dari 150 ribu tahun umurnya;
Berturut-turut agama pun diturunkan,
Diwartakan, dipertengkarkan.

Manusia lebih tua dari agama
Sudah ada cinta sejak manusia diciptakan-Nya,
Cinta lebih tua dari agama,
Janganlah agama mengalahkan cinta.

Sayangnya, meski sukses dengan film-filmnya antara lain Ayat-ayat Cinta (2008), Sang Pencerah (2010), dan yang sempat menorehkan kontroversi, Tanda Tanya (?), yang mengangkat soal intoleransi di kalangan masyarakat transisional Indonesia, kualitas Hanung tidak terlalu bergema dalam film pendek yang pesan-pesannya sangat aktual untuk Indonesia saat ini. Perkawinan yang tidak bisa terjadi antara dua orang yang saling mencintai “hanya” karena perbedaan agama bukanlah persoalan enteng bagi mereka yang pernah mengalami hubungan “cinta terlarang” semacam ini. Ketegangan yang muncul sesungguhnya tidak hanya terbatas pada yang terjadi antara orangtua dan anak, tetapi akan merembet pada keluarga besar dan lingkungan sekitar yang seharusnya bisa menyediakan supporting system bagi permasalahan yang dialami individu, tapi juga potensial menjadi kekuatan penekan aspirasi individu.

Melokalisir konflik di wilayah domestik membuat film ini seperti mengukuhkan kembali anekdot mengenai film-film atau drama televisi tahun 1970-an, yang selesai dengan munculnya ambulans, polisi, atau salah satu tokohnya mati. Di film ini, bukan hanya dua tokoh pentingnya “dimatikan”, yakni Joko dan Albert, tapi juga tokoh ibu Dewi yang sakit karena beban batin, dan menyebabkan ayah Dewi berubah pendapat meski,itu tadi, terlambat.

Di sini, film pendek berdurasi sekitar 45 menit ini seperti terjebak dalam mitos cinta romantis yang menuntut penyatuan sebagai akhirnya. Penonton bisa melihat bagaimana tokoh Dewi (diperankan oleh Rara Nawangsih) dan Albert (Arthur Brotolaras), meski menyerah pada kehendak orang tua, tetap berkeras mempertahankan cinta mereka seberapapun lamanya mereka harus berpisah. Joko, rasa-rasanya, malah boleh dikatakan menjadi korban dari cinta keduanya. Terjebak dalam perkawinan tanpa cinta dan tanpa anak selama 10 tahun, bisa dibayangkan, adalah sesuatu sangat mengenaskan. Bunga mawar yang disimpan istrinya selama perkawinan mereka – mustahil Joko tidak mengetahuinya karena disimpan bukan di tempat rahasia – adalah reminder untuk lelaki itu bahwa ia tidak pernah berhasil memenangkan hati Dewi bahkan setelah satu dekade hidup di satu atap. Meragukan bahwa kebersamaan selama itu seolah tidak meninggalkan bekas sedikitpun untuk Dewi, sehingga ia buru-buru membuka kotak berisi bunga yang telah kering sepulangnya dari pemakaman Joko.

Sungguh cinta yang keras kepala. Dan itu, sayangnya, kebanyakan hanya mitos belaka.


Bagi artikel ini


Ada pertanyaan ? Hubungi kami di sini
info@inspirasi.co