free page hit counter

TERANG-PUDAR ISLAM DI TANAH JAWA

TERANG-PUDAR ISLAM DI TANAH JAWA

Ihsan Ali-Fauzi

 

Di Jawa sekitar 1870-an, ada seorang bupati Muslim yang amat kagum pada Barat, hingga ia berpikir untuk suatu kali bisa hidup sebagai orang Belanda.  Tapi ketika ditanya apakah mau memeluk Kristen, ia menjawab: “Saya lebih suka punya empat orang istri dan satu Tuhan ketimbang seorang istri dan tiga Tuhan.”

Kisah itu diungkap M.C. Ricklefs dalam buku ini, yang terakhir dari trilogi tebal tentang proses Islamisasi Jawa sejak abad ke-14. Sebelumnya, ia sudah menerbitkan Mystic Synthesis in Java: A History of Islamisation from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries (2006) dan Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions c. 1830-1930 (2007).  Pada yang terakhir, ahli sejarah Indonesia asal Australia ini membahas Islamisasi Jawa sesudah 1930.

Kisah di atas diangkat Ricklefs untuk menggambarkan satu model keberislaman di Jawa, yang oleh antropolog Clifford Geertz pernah disebut “abangan” dan dilawankan dengan “santri”.  Sehari-hari, kita biasa menyebutnya “Islam KTP”: meski mengucap syahadat, Muslim jenis ini tak taat menjalankan ritual Islam dan tak terlalu peduli pada Islam sebagai jalan hidup.  Dalam contoh di atas, sang bupati bisa berislam secara “tebang pilih” dan rileks, tak seperti santri.

Kata Ricklefs, dan ini tesis pokok bukunya, kini model abangan seperti itu sudah makin hilang.  Dalam 14 bab bukunya yang kaya data (dari beragam literatur, primer dan sekunder, juga wawancara, sensus dan survei), ia menunjukkan bahwa tanah Jawa kini makin “hijau”: Islamisasi mengalami pendalaman (deepening) dan proses ini tak bisa dibalikkan.

Ini hasil proses panjang dan berliku.  Ketika Islam masuk ke Jawa pada abad ke-14, hubungan Islam (masjid) dan Jawa (keraton) berlangsung tegang.  Ini baru mencair ketika Sultan Agung menjadi penguasa Mataram (1613-1646), dengan menyebut diri “sultan” dan bergelar “khalifatullah zhillullah fil ardhi.” Puncaknya ditemukan pada apa yang oleh Ricklefs disebut “sintesis mistik” dengan tiga pilar: (1) jadi Jawa itu identik dengan jadi Muslim; (2) sedia menjalankan lima rukun Islam; dan (3) ikut pada tradisi lokal soal kepercayaan pada Nyai Roro Kidul dan makhluk supranatural lainnya.

Tapi belakangan, sekitar 1830-an, sintesis di atas memudar.  Akibat tekanan kolonisasi Belanda dan faktor-faktor lain, misalnya penyebaran Wahhabisme dari Timur Tengah dan Kristenisasi yang menyertai kolonialisme, yang berlangsung justru polarisasi Islam dan Jawa, seperti tampak pada persaingan Pangeran Diponegoro (santri) dan bupati kita di atas (abangan).  Polarisasi ini terus berlangsung hingga awal ke-19, dan mengental pada masa pergerakan nasional, ketika elite di masing-masing kubu menggalang massa dalam beragam organisasi seperti Serikat Islam, Muhammadiyah dan NU di satu pihak (santri) dan PNI atau PKI di pihak lain (abangan).

Indonesia di era perang kemerdekaan dan sesudahnya, lanjut Ricklefs, makin memperuncing polarisasi di atas.  Di awal kemerdekaan, proses ini mencapai titik kulminasinya dengan terjadinya kekerasan menyusul pembe­rontakan PKI di Madiun (1948).  Selain itu, polarisasi ini juga melahirkan politik aliran di era Soekarno, yang makin mempertegas pemilahan santri dan abangan, dan yang lagi-lagi memuncak pada “pembersihan” aktivis dan simpatisan PKI pada 1965 yang berdarah-darah dan melibatkan massa.

Inilah konteks sosial-politik berlangsungnya gelombang Islamisasi yang terakhir, dalam bentuk santrinisasi lebih jauh, di mana unsur-unsur abangan makin tersingkir.  Ini sudah mulai berlangsung pada masa Orde Baru, tetapi lebih dirasakan lagi sesudahnya.

Meski dipimpin seorang abangan, Orde Baru di bawah Soeharto dalam jangka panjang juga menguntungkan santrinisasi.  Selain dengan mengharamkan lawannya yang abangan, PKI, santrinisasi juga ditopang Orde Baru dengan meramaikan aneka segi dakwah kultural Islam.  Dan akhirnya, dengan membabat sayap Islam yang politis, otoritarianisme Orde Baru sebenarnya sedang mempersiapkan bangkitnya Islam politik yang lebih beringas di masa sesudahnya.

Bagian terakhir inilah yang dipaparkan Ricklefs di lebih dari setengah halaman sisa bukunya.  Pada bagian-bagian tertentu, paparannya sangat hidup dan bernuansa, yang sulit dibayangkan bisa disajikan oleh seseorang yang baru kenal Indonesia, apalagi seorang asing. Pada masalah-masalah penting tertentu, misalnya menyangkut terorisme, gurubesar sejarah yang sudah melahirkan banyak murid ini tak kuasa menahan kekesalannya pada segolongan sarjana atau peneliti yang “asbun” – terjebak pada apa yang ia sebut “industri terorisme”. 

Banyak segi yang disorot Ricklefs dari Islamisasi kontemporer: dari hubungan agama dan negara, perempuan dan jilbab, pendidikan dan madrasah, bisnis Syariah, hingga budaya pop.  Semuanya ini, katanya, mengalami Islamisasi dalam pengertian pendalaman santrinisasi. Ringkasnya, masyarakat Jawa kini, dari jajaran elite hingga tingkat akar rumput, sudah makin santri, baik lahir maupun batin.

Apakah proses ini ancaman terhadap masa depan Indonesiayang plural? Ada kesan kuat bahwa Ricklefs ingin menghindar dari jenis-jenis pertanyaan ini.  Kita justru dihadapkan kepada pertanyaan sejenis itu di halaman terakhir bukunya, lalu ditinggalkan merenung sendiri.

Tapi data-datanya mengindikasikan hal di atas.  Ricklefs menulis tentang negara yang mulai tunduk pada MUI, pemimpin di jajaran birokrasi dan kepolisian yang mewajibkan bawahan mereka untuk taat beragama, perda-perda bernuansa Syariah yang tumbuh di berbagai tempat dan didukung politisi partai-partai sekular, pengaruh NU dan Muhammadiyah yang tak sebesar dulu, dan lainnya.  Itu terlepas dari penegasannya berkali-kali bahwa jilbab kadang hanya menunjukkan fashion dan bahwa jumlah teroris di sini sangat kecil.

Oleh Ricklefs, “Islamisasi” sendiri didefinisikan secara netral dan mengambang sebagai “proses pendalaman komitmen kepada standar-standar keyakinan dan praktik Islam dan kepada Islam sebagai identitas keagamaan.”  Tapi standar-standar ini, tambahnya, “tergantung kepada kontestasi di antara kelompok dan individu [Muslim].”

Definisi ini kurang memedulikan satu fakta sosial-politik penting di republik ini, yakni: pemilahan politik tidak terjadi di antara kaum Muslim di satu pihak dan lawan-lawannya di pihak lain, tetapi di antara kaum Muslim (santri) sendiri.  Gagasan negara Islam, misalnya, ditolak bahkan oleh M.  Amin Rais, seorang politisi Jawa yang jelas bukan abangan.  Dan adalah Nurcholish Madjid, seorang santri par excellence, “anak cucu” sekaligus NU dan Muhammadiyah di Jombang, salah satu pusat penting Islam di Jawa, yang mengembangkan semboyan “Islam, Yes; Partai Islam, No!”

Tapi buku ini memang bukan risalah ilmu sosial atau politik.  Dan sebagai sarjana senior, Ricklefs memang tak dikenal sebagai sejarawan dengan perspektif historis tertentu yang dengannya ia sengaja menilai data-datanya dengan tajam.  Tujuan utamanya adalah menangkap apa yang berubah (dan yang tetap) dalam sejarah panjang Islamisasi Jawa.  Dari sisi ini, sumbangannya tak terkatakan: Anda bisa koleksi buku ini seperti sebuah ensiklopedia, yang akan Anda cari dan rujuk setiap saat.

Atau, mungkin juga, di buku ini Ricklefs tidak mau terlalu terlibat dalam isu-isu politik yang peka, seperti kadang kita temukan dalam esai-esainya.  Mari kita maklumi saja dan nikmati yang ada, karena ini sudah cukup banyak dan bermanfaat.***

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, dan dosen Paramadina Graduate School, Jakarta.

 

BUKU: M.C. Ricklefs, Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, and Religious History, c. 1930 to the Present (Singapore: National University of Singapore, 2012), xxi + 576 halaman.


Bagi artikel ini


Ada pertanyaan ? Hubungi kami di sini
info@inspirasi.co