free page hit counter

Jilbab dan Berjilbab di Indonesia: Sebuah Evolusi

Dadi Darmadi

PPIM-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

 

Jilbab merupakan fenomena yang unik. Jilbab, atau belakangan disebut juga hijab, bukan kata benda biasa; ungkapan “saya pake jilbab” atau “ia perempuan berjilbab” bisa jadi menandakan sebuah identitas kelompok dan bahkan jati-diri si pemakaianya. Menurut antropolog Saba Mahmood (2005), yang pernah melakukan riset kelompok perempuan dan ibu-ibu pengajian di Mesir, diperlukan alat analisis yang tepat untuk membedakan antara praktek veiling atau perilaku berjilbab sebagai “signifying a certain identity” ataukah “making the self.” Alat analisis itu adalah agency, yang mencoba ingin menjelaskan mengapa sebuah perilaku atau keputusan itu terkadang bisa berbeda-beda di sesama anggota masyarakat. Kedua-duanya mengandaikan adanya peran agency yang sama: jilbab dipakai, dipasang, dilakukan untuk sebuah tujuan. Tetapi, keduanya memperlihatkan bahwa agency  tidaklah monolitik; jika yang pertama merujuk kepada identitas yang dibentuk kelompok (eksternal), yang terakhir lebih merujuk kepada peran diri-sendiri (internal).

Di Indonesia, jilbab memiliki sejarah panjang. Sebelum ada jilbab, ada istilah kerudung, tudung, ciput, kudung (setidaknya di Jawa Barat). Sekarang meskipun istilah itu masih dikenal, tapi seringkali diembel-embeli dengan sesuatu model fashion yang baru, misalnya ciput ninja (silahkan berimajinasi sendiri seperti apa bentuknya). Meskipun nama dan istilahnya banyak, dan berbeda-beda, jilbab sebagai penutup kepala (veiling) sudah dipakai perempuan Muslim Nusantara sejak berabad-abad yang silam. Mungkin sejak awal masyarakat Nusantara mengenal Islam. Akan tetapi apa model pakaiannya, dan bagaimana ia dimaknai, masih samar-samar; perlu banyak riset dilakukan untuk menjelaskan sejarah dan nilai kesejarahan jilbab sebagai bagian yang tidak terpisahkan budaya Islam di Indonesia. Sejumlah studi yang dilakukan pada masa kolonial bisa menguak tabir itu, dan beberapa foto pada jaman Belanda bisa memperkuat sejumlah asumsi tentang jilbab dan budaya menutup kepala. 

Konon, jilbab dalam format seperti yang kita kenal sekarang, mulai populer dan banyak dikenakan sejak meletusnya Revolusi Iran pada tahun 1979. Hal itu diperkuat dengan munculnya generasi Muslim terdidik, dan pendidikan keislaman yang jauh lebih baik, di sekolah maupun lembaga non-formal. Pada tahun 1990-an, jilbab sempat menjadi isu nasional, dan dibolehkannya anak sekolah menggunakan jilbab dianggap sebagai kemenangan politik umat Islam. Sejumlah studi mengenai jilbab dan perempuan berjilbab di Indonesia memperkuat asumsi tersebut. Apalagi, satu dan dua dekade setelah revolusi Iran itu, Indonesia mengalami pasang-surut Islamisasi yang cukup hebat, lagi-lagi diasumsikan jilbab sebagai indikator pentingnya.

Jilbab dan berjilbab bukan lagi persoalan kepatutan dan masalah privasi, akan tetapi sikap politik. Fadwa El Guindi (1999), antropolog dari Mesir, dalam karyanya yang berpengaruh tentang jilbab, mengatakan bahwa pada kurun waktu tertentu jilbab merupakan perwujudan sikap resistensi kaum Muslimin dan perempuan Muslim terhadap hegemoni tertentu. Di Mesir pada awal abad ke-20 M, jilbab merupakan bagian strategi politik kalangan perempuan Mesir terhadap kolonialisme Barat. Di Iran, berjilbab dengan chador, dikaitkan dengan sikap resistensi terhadap kekuatan Barat (khususnya Amerika). Walhasil, selama sekian puluh tahun, isu jilbab dan praktek berjilbab memenuhi diskursus Barat tentang Islam, di mana jilbab dikaitkan dengan isu-isu gender, feminisme. Jilbab sering digambarkan sebagai keterbelakangan Islam di dunia moderen, dan kaum Muslim mengekang perempuan dengan mewajibkan pemakaian jilbab. Sampai kemudian, muncul studi-studi yang ‘debunking’ mitos-mitos mengenai jilbab dan mulai diarahkan untuk mencari alternatif jawaban terhadap kompleksitas fenomena jilbab di berbagai negara seperti yang, antara lain, dilakukan oleh Brenner (1996) di Indonesia, El Guindi (1999) dan Mahmood (2005) di Mesir dan Meneley (2007) di Yaman, serta Sadeghi (2008) di Iran. Bahwa, tuduhan sementara kalangan yang mengatakan jilbab merupakan bukti dan indikasi penindasan (oppression) dan penaklukan (subjugation) terhadap kaum perempuan tidaklah sepenuhnya benar. 

Sementara aspek agama dan politik sangatlah penting untuk memahami fenomena jilbab, seperti yang sudah dilakukan oleh para sarjana di atas, saya berpikir bahwa perspektif yang ada dalam literatur kita mengenai topik penting ini selama ini belumlah cukup, dan jauh dari memadai bagi kita untuk memahami jilbab dan berjilbab dengan segala kompleksitas, paradoks dan kontradisksinya. Ada dua alasan utama di sini: pertama, benar bahwa revolusi Iran sangatlah penting bagi popularitas jilbab di Indonesia dan dunia Islam. Tapi riset sederhana yang saya lakukan terhadap warisan dan praktek fotografi kalangan pesantren dan masyarakat Islam di Indonesia bisa menunjukkan hal dan bukti lain.

Kedua, fenomena jilbab dan perempuan berjilbab tidak cukup hanya dipotret dari persoalan agency seperti yang diungkap Mahmood di atas. Barangkali analisis jilbab sebagai “material culture” dan bukan melulu “religious culture” bisa sedikit membantu. Yaitu, misalnya, dengan melihat bagaimana jilbab itu sendiri berevolusi, sepanjang sejarah. Pendekatan ini mengasumikan bahwa jilbab sebagai sebuah produk memang tidak pernah terlepas dari Islam; tapi jilbab sebagai salah satu bentuk veiling tidak bisa dilepaskan dari tradisi agama-agama lain, yang juga mengenal ajaran dan tradisi menutup kepala seperti bangsa Mesopotamia, Persia, Byzantium, falsafah gereja oleh Tertulian dan lain sebagainya. Terlebih lagi, sebagai produk budaya, jilbab mengalami pasang surut: bukan hanya perubahan model dan bentuk karena style dan model beragama yang berubah, tapi perubahan format produksi komoditasnya.          

Tidak bisa dipungkiri, pada beberapa tahun belakangan ini, jilbab sudah jauh lebih fenomenal. Jumlah perempuan Indonesia berjilbab semakin banyak, dan model jilbab yang digunakan juga sangat beragam. Tidak lupa juga pengaruh asing, seperti dari Malaysia dan Turki, jilbab semakin kosmpolit, modis, gaya, fashionable. Ada jilbab ala Wan Azizah, jilbab ala Inneke, street-style jilbab, dan jilbab berbasis bahan pashmina dan turban. Saking fenomenalnya, mulai banyak yang menyebut “jilbab aneh.” Untuk menjadi kosmpolit, modis, dan penuh gaya seperti di atas, perlu ada tutorialnya. Bahkan ada buku-buku dan majalah yang secara spesifik memberikan tutorial jilbab. Hal tersebut diperkuat dengan semakin seringnya kelompok-kelompok tertentu menyelenggarakan pameran busana jilbab di berbagai kota di Indonesia. Sampai-sampai muncul istilah “hijabers” dan “komunitas hijabers”—yang secara sadar dan bangga dengan perpaduan identitas jilbab dan fashion yang lagi trend. Pendeknya, jilbab sudah menjadi industri.

Ketika ibadah haji dan umroh ke Mekah semakin populer, industri jilbab semakin dijauhkan dari isolasi, dan semakin mendekat dengan proses globalisasi. Lebih banyak lagi contoh dan model jilbab, hijab, pashmina dan khimar yang bisa diikuti, diadopsi secara kreatif. Sedari dulu, Mekah memang punya pengaruh yang besar terhadap kaum Muslim Nusantara. Bukan saja aspek intelektual dan Muslim network-nya, seperti  paham tarekat dan tasawuf,  jaringan ulama serta paham reformisme Islam, akan tetapi juga aspek budayanya. Snouck Hurgronje dalam karyanya tentang Mekah (1931) menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-19 M seorang jemaah haji perempuan asal Banten sudah menggunakan baju abaya warna putih, yang menutup kepala hingga mata kakinya. Tetapi wajahnya secara keseluruhan jelas kelihatan. Begitupun dengan perempuan Mekah, ketika menikah ia menggunakan gaun pengantin yang bertahtakan emas dan perak, tapi wajah sang gadis pengantin tetap kelihatan. Sejumlah foto yang dibuat pada masa kolonial juga membuktikan hal tersebut. Seorang perempuan di Aceh menggunakan jilbab, kali ini menutup kepala dan tubuhnya, dengan hanya menyisakan matanya saja. Bahannya sangat lokal, bermotifkan batik (ini yang saya sebut adopsi kreatif). Pendeknya, Mekah berpengaruh mulai dari paham keagamaan hingga ke dalam aspek material culture-nya sekalian.

Mekah sebagai kota yang sangat kosmopolit jelaslah punya pengaruh besar. Bahkan, pada masanya, Mekah merupakan tolak-ukur kosmopolitanisme dalam Islam. Persoalan pakaian dan corak ragam kaum Muslim berpakaian di Mekah, misalnya, menjadi sumber inspirasi kaum Muslim di dunia lain. Bahkan seorang Bupati Bandung, Wiranatanakoesoemah, sepulangnya berhaji pada tahun 1924 pernah difoto memakai baju Arab, lengkap dengan sorban dan igal membalut kepalanya—sesuatu yang sangat jarang dilakukan pejabat kolonial pribumi waktu itu. Itulah juga salah satu argumen Hurgronje ketika menolak mentah-mentah gagasan pemerintah Belanda harus turut campur mengatur baju dan pakaian orang Islam: tidak ada baju Islam, dan oleh karenanya tidak ada yang harus ditakutkan dengan pakaian orang Islam. Karena yang ada hanyalah baju orang Arab, dengan model tertentu, dan sangat kontekstual sifatnya—populer pada masa tertentu. Meskipun tidak banyak data yang menunjukkan kebebasan penuh bagi perempuan memakai penutup kepala, tapi pada masa kolonial tidak ada satu bentuk perlakuan khusus mengenai hal itu. Memang pernah ada usulan—dan sempat menjadi polemik—agar pemerintah kolonial menerapkan aturan pakaian orang-orang Islam tertentu. Tapi hal tersebut dibantah keras oleh penasehat kolonial seperti Hurgronje.

Dalam karya Snouck Hurgronje yang lain (1906), di sebuah pasar tradisional perempuan-perempuan Aceh Muslim kedapatan difoto menggunakan kerudung sederhana, dan difoto berjejer dengan lelaki, tua dan muda, seperti tidak ada batas-batas pemisah antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Kerudung itu lebih mirip dengan tutup kepala tipis perempuan Melayu atau Minang, yang menyisakan rambut bagian depan dan wajah yang jelas sepenuhnya kelihatan. Bahkan ada juga foto perempuan Aceh dengan model rambut Tjut Nyak Dien, dengan gelung kecil di atas rambutnya, tidak ada kerudungnya sama sekali. Safeya Benzagr, salah satu tokoh perempuan dan seniman lukis Saudi, menulis dan melukis pengalamannya di masa lampau tentang kehidupan perempuan dan keluarga Hejaz pada awal abad ke-20 M. Sementara pada masa itu jilbab bercadar sudah dikenal cukup luas, akan tetapi di sana-sini terlihat masih adanya kelonggaran dan keterbukaan. Sejumlah perempuan, tua dan muda, tidak semuanya bercadar, tampak bercengkrama dengan lelaki muda, entah keluarga atau pembantunya, di tengah pohon-pohon kurma dan oase. Benzagr, dalam salah satu wawancaranya dengan saya di Jeddah pada tahun 2007 menyebutkan bahwa banyak sekali sisi kehidupan sosial yang berubah di Saudi, khususnya sejak 1920-an. Ia banyak menggali warisan kebudayaan tersebut dari leluhurnya bangsa Hadhrami dari Yaman yang bermigrasi ke Hejaz ratusan tahun sebelumnya. Meskipun masyarakat Hejaz mengenal tatakrama hubungan lelaki-perempuan yang ketat, akan tetapi semuanya tidak seketat pada masa Saudi sekarang. Begitupun halnya dengan kebiasan perempuan-perempuannya berpakaian.

Pada awal kemerdekaan, tidak banyak contoh yang bisa dikemukakan soal jilbab. Tapi pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika dinamika sosial masyarakat Muslim semakin kompleks, terdapat beberapa contoh di mana penggunaan tutup kepala, kerudung—saat itu belum lagi disebut jilbab—mulai mengemuka di ruan publik, meskipun kadang terbatas di komunitasnya. Sebuah album foto dari Kuala Tungkal, Jambi, misalnya, menunjukkan bahwa model veiling di Indonesia yang cukup ‘representatif’ sudah mulai digunakan, setidaknya jika dibandingkan dengan model jilbab yang berkembang di kemudian hari. Hal ini bisa menjadi alternatif jawaban lain bahwa revolusi Iran, seberapapun besar pengaruhnya, tidaklah menjadi satu-satu pemicu gerakan perempuan menggunakan jilbab seperti dalam bentuknya yang sekarang.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, kerudung tradisional—yang seringkali dikritik karena masih mentolerir sebagian rambut atau bahu perempuan terlihat—semakin terpinggirkan. Apakah ini persoalan changing styles of religiosity ataukah yang lain memerlukan diskusi yang lebih panjang. Tetapi satu hal yang pasti, pada dekade inilah, khususnya pada awal dan pertengahan tahun 1980-an istilah “jilbab” semakin mengemuka. Uniknya model-model jilbab pada masa ini sudah tidak lagi melihat figur-figur ulama atau tokoh perempuan, melainkan public figure dari budaya populer seperti jilbab para pemain gambus Nasyida Ria, kelompok musik Islam dari Semarang. Pada tahun-tahun ini, sejumlah literatur tentang jilbab dan menutup aurat bagi perempuan mulai berkembang, mulai dari karya-karya penulis lokal sampai terjemahan dari karya al-Maududi dari Pakistan.

Hingga tahun 1990-an, fenomena jilbab sudah tidak terbendung lagi. Dengan dibolehkannya anak perempuan memakai jilbab di sekolah umum, maka lengkap sudah popularitas jilbab di kalangan perempuan Indonesia (dalam hal ini, mungkin Indonesia jauh lebih awal dan maju dari Perancis untuk isu serupa). Semakin sering pejabat publik, bahkan waktu itu termasuk Mba Tutut, anak perempuan tertua Presiden Suharto, sering terlihat tampil di media dan ruang publik dengan kerudungnya yang khas. Pada tahun-tahun ini pula, istilah cadar dan penggunaannya mulai terekspose dengan sedikit lebih gencar. Hal ini sejalan dengan keterbukaan politik bagi umat Islam, dan dinamika keislaman yang semakin subur di Indonesia.

Di tahun-tahun berikutnya, perubahan model beragama dan perubahan bentuk produksi komoditas itu semakin tidak terbendung, menjadikan fenomena jilbab seperti sekarang ini; pada saat yang sama ia merupakan rentetan terakhir dari sebuah proses bagaimana jilbab berevolusi. Jilbab tidak lagi melulu soal ketaatan, kesalehan, kepatutan, kesopanan, ataupun resistensi. Agency nya pun jauh dari monolitik dan semakin multi-layered. Campur-campur. Secara demografis, tidak lagi bisa dipisahkan model jilbab rural atau urban, meskipun selalu ada ruang untuk membedakannya. Satu hal yang pasti, jilbab dan bagaimana jilbab dikonsumsi, diproduksi tidak lagi sebatas kalangan tradisional, kalangan Islam. Penerbitan buku tutorial tentang jilbab bahkan didominasi, misalnya, setidaknya sejak tahun 2008, oleh penerbit non-Islam, bukan lagi oleh kalangan penerbit berbasis Islam. Evolusi dari jilbab dan berjilbab sebagai bentuk kepatutan, kesopanan modesty—seperti yang dikatakan El Guindi dan lain-lain—ke industry.    


Bagi artikel ini


Ada pertanyaan ? Hubungi kami di sini
info@inspirasi.co