free page hit counter

PRAHARA BUDAYA - KILAS-BALIK OFENSIF LEKRA/PKI DKK. (KUMPULAN DOKUMEN PERGOLAKAN SEJARAH)

Pengantar

 

Keterlibatan pers. Keterlibatan wartawan. Itulah yang membuat Republika mendukung penerbitan buku Prahara Budaya ini bersama Pe­nerbit Mizan. Apalagi, satu di antara dua penyusunnya—di samping Bung Taufiq Ismail—adalah D.S. Moeljanto, seorang wartawan.

Buku yang merekam peristiwa-peristiwa budaya yang sarat dengan muatan politik selama sewindu menjelang G-30-S/PKI 1965 ini tak bisa dipisahkan dari pergulatan antarwartawan. Wartawan tidak hanya menjadi pencatat dan pelapor. Lebih dari itu, wartawan menjadi pelaku utama bersama budayawan dan cendekiawan dalam Prahara Budaya.

Tepatlah bila dikatakan bahwa budayawan, cendekiawan, dan warta­wan adalah three in one. Tak jarang ketiga profesi itu menjelma dalam diri seseorang. Banyak pula yang dua profesi menyatu dalam satu jasad. Yang jelas, ketiga profesi itu bekerja bahu-membahu, saling membantu, dan saling memperkaya.

Sebagai produk budaya, pers dilahirkan, tumbuh, dibesarkan, dan membesarkan budayawan, cendekiawan, dan wartawan. Sebuah simbiosis mutualistis. Karenanya, tidak aneh jika dalam Prahara Budaya pers menjadi wahana dan salah satu pelaku utama dalam pertikaian antarpendukung kebudayaan.

Wartawan pantas iri, bahkan malu, dengan kedua penyusun buku ini. Mengapa? Mereka bekerja dengan cermat dan berusaha semaksimal mungkin coverboth sides. Meliput kedua belah pihak. Salah satu prinsip dasar pers.

Buku ini merekam peristiwa-peristiwa sejarah ketika politik menjadi panglima pada zaman Orde Lama. Karena politik dinomorsatukan, tak terelakkan kebudayaan pun menjadi sarat bermuatan politik dan ajang pertarungan politik. Dan, terbukti cultural approach (pendekatan kebudaya­an) memang merupakan sarana ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Pada zaman yang gemuruh, gegap-gempita dengan semboyan, slogan dan yel-yel, karya dan atraksi kesenian adalah alat yang ampuh untuk menarik perhatian, menghimpun, dan mempengaruhi massa.

Oleh karena itu, setiap partai politik dan organisasi kemasyarakatan, di samping didukung oleh media massa masing-masing, waktu itu juga memiliki organisasi atau lembaga kebudayaan. Partai Nasional Indonesia (PNI) mempunyai Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Nahdlatul Ulama membentuk Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi), dan Partindo (Partai Indonesia) didukung Lesbi (Lembaga Seni Budaya Indonesia).

Produk-produk kebudayaan lembaga-lembaga itu disalurkan dan di­kampanyekan melalui media massa yang dimiliki, berafiliasi atau bersimpati kepada partai politik masing-masing. Misalnya, produk LKN disalurkan dan dipromosikan melalui koran Sulindo (Suluh Indonesia), pendukung PNI, produk Lekra melalui koran Harian Rakjatdan Bintang Timuryang menjadi corong PKI. Karya-karya budaya Lesbumi melalui koran Duta Masjarakat. Karya-karya budayawan yang menyatakan diri nonpartai disalurkan melalui penerbitan-penerbitan lain, yang menonjol adalah majalah Sastra. RRI dan Kantor Berita Antara juga tidak luput sebagai ajang dan alat pertarungan budaya. Begitu gencarnya pertarungan antarwartawan dan antarpenerbitan, hingga Prahara Budaya ini sebenarnya juga bisa disebut Prahara Pers. Apalagi, sebagian terbesar bukti yang ditampilkan dalam buku ini adalah guntingan dari koran dan majalah.

Begitu kuatnya pengaruh politik dalam kehidupan budaya dan pers waktu itu, hingga budayawan, cendekiawan, dan wartawan yang umumnya bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat universal harus menarik garis. Kawan atau lawan. Tidak ada tempat untuk mereka yang di tengah. Siapa pun yang tidak sepaham segera dengan mudah dicap sebagai lawan. Pengaruh PKI begitu dominan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan, Presiden Soekarno tampak sekali sangat dekat dengan orang-orang PKI. Sebuah "persekutuan ganjil" dengan nama Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis) dipaksakan.

Tentu saja, sekalipun dicoba dirasionalkan dengan alasan situasi dan kondisi waktu itu, persekutuan ini ditentang oleh mereka yang anti-PKI.

Karena tidak mau habis diganyang PKI, mereka yang tidak setuju dengan komunis mau tak mau harus merapikan barisan.

Akibat perang ideologi itu, dua kelompok budayawan, cendekiawan, dan wartawan segera terbentuk. Satu pendukung komunisme dan yang lainnya adalah penentangnya. Sesuai dengan jargon komunis, kelompok yang satu menyebut dirinya kiri, progresif revolusioner, Pancasilais sejati. Lawannya disebut kanan, reaksioner dan kontrarevolusioner, anti-Pancasila, dan plintat-plintut.

Di samping pendukung PKI, termasuk dalam kelompok kiri adalah sebagian besar mereka yang menyebut dirinya kaum nasionalis, yakni anggota atau pendukung PNI dan Partindo. Kanan adalah mereka yang anti-PKI, terutama adalah anggota dan pendukung partai-partai dan ormas yang berdasarkan agama, terutama Islam, kaum nasionalis yang taat ber­ibadah (sebagian dari PNI), kaum sosialis (eks PSI, Partai Sosialis Indonesia), dan kaum nonpartai. Pada umumnya mereka didukung oleh militer, terutama Angkatan Darat.

Entah mengapa, pada waktu itu orang yang menganggap dirinya benar memilih lambang kiri daripada kanan. Padahal, dalam budaya Jawa, yang dominan dalam kebudayaan Indonesia, kanan adalah lambang kebaikan, sedangkan kiri kejahatan. Apalagi, ternyata dalam Islam pun demikian. Barangkali, itu memang self-fulfilling prophecy. Ramalan yang mewujud dengan sendirinya.

Kedua kelompok tentu saja menyebut diri masing-masing Pancasilais sejati dan revolusioner. Kedekatan dengan Bung Karno juga diperebutkan. Kaum kiri menyebut dirinya pendukung setia Bung Karno dan menuduh kaum kanan anti-Bung Karno. Demikian pula sebaliknya.

Pancasila, revolusi, dan Bung Karno dipakai sebagai perisai oleh kedua kubu untuk tujuan masing-masing. Ketiganya dipakai sebagai label untuk pembenaran diri masing-masing.

Puncak pertarungan disulut oleh Pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi judul Manifesto Politik (Manipol)-Usdek. Kaum kiri segera menyebut diri mereka Manipolis sejati, sedangkan lawannya sebagai anti-Manipol. Mereka yang anti-PKI pada tanggal 17 Agustus 1963 menge­luarkan pernyataan (politik) kebudayaan yang disebut Manifes Kebudayaan. Segera muncul polemik antara kedua kubu. Kaum kiri menyebut budaya­wan, cendekiawan, dan wartawan pendukung Manifes Kebudayaan sebagai Manikebu. Maksudnya, pasti untuk memperolokkan mereka sebagai mani kebo atau sperma kerbau. Olok-olok ini dijawab dengan sebutan Manipol-mani untuk kaum kiri. Barangkali, maksudnya adalah Manipol maniak. Kalau orang kiri menyebut lawan mereka sebagai kaum reaksioner, pendukung Manifes Kebudayaan menyebut lawannya sebagai Kaum Reaksi. Maksudnya, adalah mereka yang mereaksi terlalu berlebihan terhadap Manifes Ke­budayaan.

Bung Karno adalah faktor paling dominan dalam kehidupan negara. Menyadari hal itu, para pendukung Manifes Kebudayaan berusaha membe­baskan beliau dari pengaruh PKI, dan para wartawan anti-PKI membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Tapi, apa hasilnya? Karena penga­ruh kaum kiri yang kuat, Manifes Kebudayaan dilarang dan BPS dibubarkan oleh Bung Karno. Akibatnya, para pendukung BPS, termasuk wartawan, dihujat, kehilangan pekerjaan dan sebagian ditahan.

Siapakah yang berada di kiri dan dimenangkan kala itu? Di antara mereka adalah Pramoedya Ananta Toer, Sitor Situmorang, Utuy T. Sontani, dan Bakri Siregar. Sedangkan, yang dikalahkan antara lain adalah Wiratmo Sukito, Usmar Ismail, Taufiq Ismail, D.S. Moeljanto, H.B. Jassin, dan Goenawan Mohamad. (Untuk menghargai jasa wartawan pendukung BPS, Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] bersama Departemen Penerangan sejak beberapa tahun lalu memberikan Piagam Penegak Pers Pancasila setiap tahun).

Tak terlepas dari pengaruh ideologi, ada satu perbedaan substansial antara kedua kelompok dalam konsep kebudayaan. Kelompok kiri men­dukung humanisme-realisme atau realisme-sosialisme (baca komunisme), dan kelompok kanan mendukung humanisme-universal. Debat mengenai ini menampakkan kedalaman pemikiran masing-masing dan sangat meng­asyikkan. Debat tentang seni bertendensi atau seni untuk seni, /' artpour l' art, mencapai puncaknya. Yang harus dicatat, di samping beradu pemikiran, kedua kelompok juga bertanding dalam kreativitas. Suasana ganyang-meng­ganyang satu sama lain, telah mengakibatkan masing-masing pihak tidak hanya bertahan, tetapi juga bersaing untuk melahirkan karya-karya yang unggul. Tapi, di samping karya yang bernilai tinggi, persaingan waktu itu lebih banyak melahirkan karya yang sloganistis dan vulgar.

Apa yang terjadi dalam kancah kebudayaan Indonesia waktu itu hanya­lah kepanjangan dan Perang Dingin antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet dan Blok Barat pimpinan Amerika Serikat. Dengan sendirinya, kaum kiri lebih dekat secara politik dan budaya dengan Uni Soviet dan kelompoknya, dan kelompok kanan lebih dekat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Apa yang berasal dari Timur disanjung oleh kelompok kiri dan yang dari Barat digulung.

Klimaks atau antiklimaks dari Prahara Budaya adalah Pemberontakan G-30-S/PKI 1965 yang gagal. Kelompok kanan—seperti halnya dalam layar pertunjukan wayang kulit—keluar sebagai pemenang. Akibatnya, tak tere­lakkan mereka yang diganyang sebelumnya ganti mengganyang.

Sekalipun sudah kalah, masih ada di antara kelompok kiri yang beranggapan bahwa kekalahan mereka hanya bersifat sementara. Sejarah ternyata kemudian menunjukkan bahwa kekalahan mereka, kekalahan ideologi komunisme, tidak bersifat sementara. Buktinya adalah runtuhnya Uni Soviet, robohnya Tembok Berlin, dan porak-perandanya negara-negara Eropa Timur serta kebangkrutan sistem ekonomi komunis.

Kini Peristiwa G-30-S/PKI telah hampir 30 tahun lewat. Perang Dingin telah usai. Amerika Serikat telah berpelukan dengan Uni Soviet. Tahun ini bangsa Indonesia merayakan pesta emas, HUT RI ke-50. Terdengar usul agar peristiwa bersejarah ini dijadikan momentum untuk rekonsiliasi, rujuk, antara mereka yang dulu bertikai, baik di bidang politik maupun kebudayaan. Ini adalah sebuah usul yang simpatik, jika diingat bahwa sebagian besar dari mereka yang berseteru dulu kini sudah uzur dimakan usia. Usul tentu boleh saja. Namun, sebagai bangsa kita perlu tetap waspada. Apalagi, kalau di antara orang-orang kiri itu masih ada yang mengkampanyekan ideologi mereka dalam bentuk lain yang lebih canggih dengan memanfaatkan era keterbukaan dan simpati Barat yang dulu mereka musuhi. Terhadap mereka yang die hard ini, kita tidak boleh kompromi.

Mudah-mudahan mereka yang sudah uzur itu sadar dan mencari husnul khatimah, akhir yang baik. Dan generasi muda, terutama yang berkarya di media massa, dapat belajar banyak dari Prahara Budaya agar tragedi itu tak terulang lagi. Selamat membaca Prahara Budaya, sebuah karya dan kesak­sian sejarah.

 

Jakarta, 17 Maret 1995

 

Parni Hadi

Pemimpin Umum/Redaksi Republika

Daftar Isi :


    Bagi artikel ini

    Ada pertanyaan ? Hubungi kami di sini
    info@inspirasi.co