free page hit counter

Mayoritas Publik Ingin Tahu Program Capres 2014

Pasca Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, nampaknya panggung politik nasional saat ini lebih banyak mempertontonkan  manuver partai politik dan capres dalam menjalin koalisi untuk memenuhi syarat pencapresan. Tak banyak publik menerima informasi mengenai  visi-misi dan program capres. Atmosfer pra-pilpres lebih “kaya” dengan manuver politik namun “miskin” program . 

Geliat partai politik dan capres yang terlalu sibuk mengurusi koalisi capres pun diresahkan publik. Kondisi tersebut terpotret dari hasil survei LSI April 2014. Mayoritas publik yaitu sebesar 63.80 % menyatakan tidak tahu sama sekali apa yang akan diperjuangkan oleh para capres. Hanya 18.90 % responden yang menyatakan tahu program para capres. Dan sebesar 17.30 % menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Demikian salah satu temuan terbaru survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). LSI kembali mengadakan Quick Poll (survei cepat) tentang pengetahuan pemilih terhadap program para capres. Survei ini dilakukan pada tanggal 15 – 18 April 2014. Quick poll adalah survei dengan metode yang sama dengan survei nasional LSI lainnya yaitu dengan metode multistage random sampling untuk 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %.

Bedanya quick poll menggunakan perangkat smartphone LSI sehingga lebih cepat dibandingkan dengan survei nasional dengan cara face to face interview. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.  Publikasi survei ini disatukan dengan launching buku Denny JA:  Menuju Indonesia Tanpa Diskriminasi yang juga relevan dengan  program potensial para  capres 2014.

Dari survei, mereka yang menyatakan “miskin” pengetahuan program capres ini merata di semua segmen masyarakat Indonesia. Baik mereka yang tinggal di desa, maupun mereka yang tinggal di kota. Baik perempuan maupun laki-laki. Mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Mereka yang berstatus ekonomi tinggi maupun mereka yang berstatus ekonomi rendah.

Namun demikian mereka yang perempuan lebih tak tahu program para capres dibanding dengan mereka yang laki-laki. Hal ini dapat dipahami karena laki-laki umumnya lebih peduli berdiskusi atau mengakses berita-berita politik dibanding perempuan. Begitupun mereka yang tinggal di desa, berpendidikan rendah, dan dari berstatus ekonomi menengah kebawah, lebih tinggi tingkat ketidaktahuannya terhadap program capres. Mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan berstatus ekonomi menengah atas lebih banyak mengakses berbagai berita tentang politik,ekonomi, dan pemerintahan dari beragam media.

Kesibukan para capres dan partai politik mencari mitra koalisi pun bertentangan dengan keinginan publik. Hanya minoritas publik yaitu 17.25 % yang menolerir para capres yang lebih sibuk bicara soal mitra koalisi. Sedangkan mayoritasnya yaitu sebesar 65.70 % berharap para capres lebih banyak bicara gagasan untuk memajukan Indonesia. Adapun sebagian publik yang lain yaitu sebesar 8.70 % menginginkan para capres berbicara tentang siapa saja calon anggota kabinetnya/menteri di posisi-posisi menteri strategis.  Dan 8.35 % lainnya menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Mereka yang berharap capres lebih banyak bicara soal gagasan atau konsepnya membangun Indonesia, merata di semua segmen masyarakat. Survei menunjukan bahwa harapan tersebut ada di masyarakat yang tinggal di desa maupun kota, berpendidikan tinggi maupun rendah, orang kaya ataupun orang miskin, dan laki-laki maupun perempuan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan mereka yang laki-laki, serta tinggal di kota, maka semakin tinggi pula harapan kepada capres 2014  untuk berbicara soal program-programnya. Harapan yang lebih besar dari segmen demografi ini dapat dipahami karena mereka yang berlatar belakang pendidikan dan ekonomi menengah ke atas, biasanya lebih peduli dengan track record dan program kandidat dalam sebuah pemilihan.

Program apa sajakah yang ingin didengar oleh para pemilih dari para capres? LSI melakukan riset kualitatif dengan FGD dan Indepth interview untuk memperkaya riset kuantitatif yang dilakukan.Kesimpulannya ada 3 (tiga) program utama yang ingin didengar publik dari para capres: Pertama, program para capres untuk membangun pemerintah yang kuat (program politik). Aspek ini berkutat pada isu stabilitas pemerintahan,kepemimpinan dan law enforcement. Masyarakat berkeinginan pemerintahan baru 2014 adalah pemerintahan yang kuat, didukung secara solid oleh anggota kabinet dan parlemen secara mayoritas, sehingga meminamalisir “kegaduhan” politik yang sering muncul pada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, pemerintah yang kuat pun menjamin adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Kedua, program para capres untuk mempercepat kesejahteraan rakyat (program ekonomi). Publik ingin tahu program para capres untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, menambah lapangan pekerjaan, dan mengatasi inflasi yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Ketiga, publik ingin tahu program para capres dalam mengatasi kasus-kasus diskriminasi dan menjaga keberagamaan dan kerukunan di Indonesia (program budaya)

Dua isu atau program utama diatas yaitu isu ekonomi dan politik biasanya akan selalu menjadi prioritas isu para capres. Sedangkan program para capres untuk menjaga keberagamaan dan anti diskriminasi biasanya hanya menjadi “isu pinggiran” para capres. Bahkan kadang para capres tak berani berbicara lantang tentang isu-isu anti diskriminasi. Padahal isu anti diskriminasi, adalah isu yang dinilai publik sama pentingnya dengan isu ekonomi dan politik.

Survei LSI menunjukan bahwa mayoritas publik yaitu sebesar 87.6 % menginginkan capres 2014 nantinya mampu memelihara keberagamaan Indonesia. Hal ini disebabkan makin tingginya kekhawatiran publik terhadap kondisi keberagamaan di Indonesia.

Sebesar 65.7 % publik menyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir penerapan kebijakan anti diskriminasi lebih buruk dari sebelumnya. Hanya 21.7 % yang menyatakan bahwa penerapan anti diskriminasi lebih baik dari sebelumnya. Sementara sebesar 7.60 % menyatakan penerapan kebijakan anti diskriminasi sama saja, tak ada perubahan.

Survei LSI menggambarkan bahwa dari 6 (enam) presiden Indonesia, hanya 2 presiden yang mendapatkan apresiasi positif publik karena dinilai berhasil menjaga keberagamannya di Indonesia. Kedua Presiden itu adalah Ir. Soekarno dan K.H. Abdurahman Wahid. Skor keberhasilan kedua presiden ini diatas 50 %. Sebesar 65.30 % publik menyatakan Presiden Soekarno adalah presiden yang berhasil menjaga keberagaman dan kerukunan di Indonesia. Dan sebesar 57.8 % publik menyatakan Presiden Gus Dur berhasil menjaga keberagamaan di Indonesia.

Sedangkan keempat presiden lainnya, skor keberhasilan yang dinilai publik rata-rata dibawah 50 %. Hanya 48.7 % publik menyatakan Presiden Habibie berhasil. Hanya 45.5 % menyatakan Presiden Soeharto berhasil. Hanya 44.4 % yang menyatakan Presiden Megawati berhasil. Dan hanya 39.8 % yang menyatakan Presiden SBY berhasil. Presiden SBY memperoleh skor paling rendah dari keenam presiden lainnya.

Terbit buku "Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi : Data, Teori, dan Solusi" (Inpirasi.Co, 335 Halaman, 2014), karangan Denny JA PhD, Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, banyak merekam data anti diskriminasi. Buku ini memuat data-data kasus diskriminasi di Indonesia yang merupakan hasil riset berkala LSI dan Yayasan Denny JA, maupun data-data perbandingan tingkat diskriminasi dunia. Buku ini pun memotret secara gamblang dan detail berbagai aturan-aturan (Peraturan daerah dan lain-lain) yang masih kental “aroma” diskriminasinya. Namun demikian buku ini tak hanya memuat data dan potret diskriminasi di Indonesia, buku ini secara jauh menunjukan jalan (roadmap) cara mengatasi diskriminasi secara bertahap. Buku ini bisa menjadi referensi para capres 2014 untuk program anti diskriminasi.

Buku ini misalnya memuat tentang perbandingan tingkat diskriminasi agama di berbagai negara (Hlm.92). Di Indonesia, tingkat diskriminasi agama masih di angka 35.2 %. Tingkat diskriminasi ini diukur dari mereka yang tidak mau hidup bertetangga dengan orang berbeda agama.  Tingkat diskriminasi agama paling rendah adalah di negara Swedia yang hanya 1.3 %. Paling tertinggi adalah Yordania, yaitu sebesar 43.0 %. Jika kita melihat rata-rata tingkat diskriminasi di dunia adalah di angka 17.5 %. Dengan data ini menunjukan bahwa, tingkat diskriminasi agama di Indonesia masuk zona berbahaya, dan diatas-rata-rata tingkat diskriminasi dunia. 

Dari buku ini pun kita bisa membaca sebuah ancaman bersama bahwa siapapun presiden 2014 nantinya kekerasan massal karena isu diskriminasi akan mudah meledak. Hal ini disebabkan karena sekitar 20 % publik menolerir kekerasan fisik terhadap mereka yang berbeda identitas sosial. Data survei yang direkam dalam buku ini pun menggambarkan bahwa 15-80% publik merasa tak nyaman hidup bertetangga dengan orang yang berbeda identitas sosial (syiah, ahmadiyah, homo, atheis).

Buku ini memuat tiga tahap (roadmap) menuju Indonesia tanpa diskriminasi. Tahap pertama atau tahap jangka pendek adalah membatalkan semua Peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif. Presiden terpilih 2014 nantinya harus berani menegakan konstitusi. Tahap kedua atau tahap jangka menengah adalah penguatan aparat hukum dalam melindungi keberagaman. Dan tahap ketiga atau tahap jangka panjang adalah dengan cara penguatan kultur anti diskriminasi melalui civil society dan pendidikan.

Mengapa capres 2014 nantinya jangan ragu dengan visi Indonesia Tanpa Diskriminasi? Pertama, mayoritas publik yaitu sebesar 87.6 % menginginkan Presiden Indonesia mampu menjaga keberagaman. Kedua, perkembangan sejarah membuktikan bahwa peradaban modern adalah peradaban non diskriminasi. Negara-negara maju seperti Amerika telah lebih dulu melalui proses transformasi sejarah anti diskriminasi. Ketiga, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah laboratorium eksperimen demokrasi dan hak asasi di dunia muslim. Keempat, visi Indonesia tanpa diskriminasi makin penting karena makin meningkatnya kecederungan penggunaan kekerasan dalam kasus diskriminasi.

Menjelang Pilpres 2014 ini, para capres jangan diberikan “cek kosong”.  Pemilihan presiden terlalu penting jika hanya diserahkan kepada capres dan partai politik. Publik secara luas harus ikut terlibat dalam mendorong agenda sosial. Agenda sosial ini penting disuarakan agar menjadi isu dan perdebatan para capres. Pilpres 2014 akan semakin indah dan berkualitas jika publik disuguhi dengan perdebatan programatik terkait dengan agenda-agenda sosial prioritas. Semoga!.

Lingkaran Survei Indonesia dan Yayasan Denny JA

Selasa, 22 April 2014

Narasumber  LSI         : Ardian Sopa (0819.88.20.20 / 0856.858.3694)

Narasumber Yayasan DJA : Novriantoni Kahar (081298851589)

Moderator               : Dewi Arum (0812.8038.2407)

Tim Riset LSI

(Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum)


Bagi artikel ini


Ada pertanyaan ? Hubungi kami di sini
info@inspirasi.co